Audit Sistem Informasi

. .

Manfaat dan Pentingnya Audit Sistem Informasi atas E-Government

Pendahuluan

Salah satu lembaga tinggi negara sedang mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mereka miliki. Pimpinan lembaga ini menunjuk satu tim untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) TIK dengan dibantu konsultan. Setelah melalui proses panjang maka Renstra TIK tersebut disetujui untuk dilaksanakan. Pengembangan dilakukan dalam beberapa tahapan selama 3 (tiga) tahun, diawali dengan pembangunan jaringan data dan pembaharuan serta penambahan perangkat keras. Aplikasi juga mulai dikembangkan satu persatu sesuai dengan Renstra TIK.

Pada tahun ketiga, terjadi pergantian pimpinan tertinggi dari lembaga tersebut. Pimpinan baru ini memanggil beberapa pejabat terkait dengan TIK melakukan evaluasi atas TIK yang ada. Hasil evaluasi tersebut membuat pimpinan baru ini heran, antara lain : tidak dapat diketahui dengan pasti berapa jumlah dan lokasi serta status keberadaan perangkat TIK yang ada, tiga dari lima aplikasi utama yang telah dikembangkan belum dapat digunakan, personil-personil dengan latar belakang pendidikan TIK tidak ditempatkan di unit TIK. Keheranan pimpinan baru ini berkahir kepada keputusan emosional dengan menghentikan semua proyek TIK dan melakukan penggantian personil besar-besaran di unit TIK.

Kondisi di atas rasanya sering kita dengar dan alami di lembaga pemerintahan dan tentunya kita akan berpikir bahwa ada yang tidak beres disana dan perlu segera diperbaiki. Jangankan pada kondisi yang seperti di atas, pada solusi-solsui TIK di pemerintahan yang telah menyatakan dirinya sukses sekalipun kita sulit untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan ini :

1. Apakah aset TIK yang kita miliki sudah dilindungi dengan layak dari risiko kerusakan, kehilangan, kesalahan atau penyalahgunaan ?

1. Apakah informasi yang diolah melalui TIK tersebut sudah dapat kita yakini integritasnya (kelengkapan dan akurasi) ?

1. Apakah solusi TIK yang kita kembangkan sudah dapat mencapai tujuannya dan membantu pencapaian tujuan lembaga kita dengan efektif ?

1. Apakah sumber daya TIK yang kita miliki sudah dimanfaatkan dengan efisien dan bertanggung jawab ?

• melindungi aset,

• menjaga integritas dan ketersediaan sistem dan data,

• menyediakan informasi yang relevan dan handal,

• mencapai tujuan organisasi dengan efektif,

• menggunakan sumber daya dengan efisien,

• Aplikasi – Mencakup seluruh proses bisnis yang terotomasi serta prosedur manual yang terkait, yang digunakan untuk mengolah informasi di dalam suatu organisasi.

• Informasi – Mencakup data, dalam berbagai bentuk, yang dimasukan, diproses, dan dihasilkan oleh sistem informasi yang digunakan dalam kegiatan organisasi.

• Infrastruktur – Mencakup teknologi dan fasilitas, seperti perangkat keras, sistem operasi, sistem manajemen basis data, jaringan data dan komunikasi, multimedia, serta lingkungan yang melindungi dan mendukung infrastruktur tersebut,  yang memungkinkan berjalannya aplikasi.

• Personil – Mencakup personil yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengakuisisi atau mengembangkan, mengimplementasikan, menjalankan, mendukung, mengawasi dan mengevaluasi sistem dan layanan informasi.

• Pengendalian Manajemen/Umum – Mencakup seluruh kebijakan, prosedur, dan alat bantu kendali dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengakuisisi atau mengembangkan, mengimplementasikan, menjalankan, mendukung, mengawasi dan mengevaluasi sistem dan layanan informasi.

• Pengendalian Aplikasi – Mencakup seluruh kebijakan, prosedur, dan alat bantu kendali yang terkait dengan aktifitas pemasukan, pemrosesan, dan pengeluaran data dan informasi dari dan ke aplikasi melalui infrastruktur terkait.

• Confidentiality (Kerahasiaan) – Seluruh informasi yang penting dan sensitif telah dilindungi secara memadai dari pengungkapan yang tidak sah.

• Integrity (Integritas) – Akurasi, kelengkapan, dan validitas informasi telah terjamin sesuai denngan ekspektasi dan kepentingan organisasi.

• Availability (Ketersediaan) – Informasi selalu tersedia pada saat dibutuhkan oleh organisasi pada saat ini dan di masa mendatang, termasuk ketersediaan dan kemampuan sumber daya yang terkait.

• Compliance (Kepatuhan) – Telah dipatuhinya berbagai peraturan perundang-perundangan, kebijakan dan prosedur serta perjanjian kerja, baik yang berasal dari internal maupun eksternal.

• Effectiveness (Efektifitas) – Informasi telah dapat disampaikan secara relevan dan sesuai kebutuhan organisasi, serta dapat digunakan, konsisten, benar dan tepat waktu.

• Efficiency (Efisiensi) – Informasi disediakan melalui pemanfaatan secara optimal (melalui cara yang paling produktif dan ekonomis) dari berbagai sumber daya yang terkait.

• Reliability (Kehandalan) – Penyediaan informasi secara memadai yang dapat memungkinkan manajemen untuk menjalankan organisasi serta kewajibannya, baik dari aspek fidusiari maupun dari aspek ketatakelolaan.

• Evaluasi atas kesesuaian (strategic alignment) antara rencana strategis dan rencana tahunan organisasi dengan rencana strategis TIK, rencana tahunan TIK dan rencana proyek/program TIK.

• Evaluasi atas kelayakan struktur organisasi TIK, termasuk pemisahan fungsi (segregation of duties) dan kelayakan pelimpahan wewenang dan otoritas (delegation of authority).

• Evaluasi atas pengelolaan personil TIK, termasuk perencanaan kebutuhan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pendidikan, promosi/demosi/mutasi, serta terminasi personil TIK.

• Evaluasi atas pengembangan TIK, termasuk analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, implementasi dan migrasi, pelatihan dan dokumentasi TIK, serta manajemen perubahaan.

• Evaluasi atas kegiatan operasional TIK, termasuk pengelolaan keamanan dan kinerja pengelolaan pusat data (data center), pengelolaan keamanan dan kinerja jaringan data, dan pengelolaan masalah dan insiden TIK serta dukungan pengguna (helpdesk).

• Evaluasi atas kontinuitas layanan TIK, termasuk pengelolaanbackup & recovery, pengelolaan prosedur darurat TIK (IT emergency plan), pengelolaan rencana pemulihan layanan TIK (IT recovery plan), serta pengujian rencana kontijensi operasional (business contigency/continuity plan).

• Evaluasi atas kualitas pengendalian aplikasi, termasuk pengendalian input, pengendalian proses dan pengendalian output.

• Evaluasi atas kualitas data/informasi, termasuk pengujian atas kelengkapan dan akurasi data yang dimasukkan, diproses, dan dihasilkan oleh sistem informasi.

• Auditing – Termasuk pemahaman dan kemampuan untuk melakukan perencanaan audit, penilaian risiko, pemilihan metode pengujian audit, pelaksanaan audit sampling, penilaian materialitas audit, penyusunan pelaporan dan rekomendasi audit.

• Teknik Komputer – Termasuk pemahaman atas risiko dan kendali atas perangkat keras dan perangkat jaringan serta sistem operasi, logika pemrograman, pengendalian manajemen basis data, pengendalian arsitektur aplikasi.

• Manajemen Informatika – Termasuk pemahaman atas perencanaan dan perancangan TIK, penganggaran dan manajemen investasi TIK, pengembangan dan implementasi TIK, serta pengorganisasian dan pengelolaan proyek TIK.

• Perilaku Organisasi – Termasuk pemahaman atas kepemimpinan organisasi, lingkungan pengendalian intern, perancangan kebijakan dan prosedur, perancangan struktur organisasi, serta pengelolaan SDM.

• Hukum – Termasuk pemahaman atas peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan prosedur yang terkait dengan TIK dan proses bisnis atau kegiatan yang diaudit.

• Tingkat 1 (Generalis) – Auditor yang memiliki pengetahuan mengenai dampak TI pada auditnya dan keahlian yang terbatas untuk melakukan berbagai pengujian yang diperlukan dalam audit atas sistem informasi.

• Tingkat 2 (Auditor) – Auditor yang memiliki pengetahuan dan keahlian untuk melaksanakan audit sistem informasi mulai dari tahap survei pendahuluan, analisis resiko, perencanaan audit, penyusunan program audit , pelaksanaan pengujian pengendalian dan pengujian terinci, sampai dengan kepada perumusan temuan dan rekomendasi, penyusunan laporan audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit.

• Tingkat 3 (Spesialis) – Tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang komprehensif dan khusus di satu bidang TI, misalnya spesialis keamanan jaringan komunikasi, spesialis database, spesialis pemrograman dan sebagainya.

• Meningkatkan perlindungan atas aset TIK lembaga pemerintahan yang merupakan kekayaan negara, atau dengan kata lain aset milik publik,

• Meningkatkan integritas dan ketersediaan sistem dan data yang digunakan oleh lembaga pemerintahan baik dalam kegiatan internal lembaga maupun dalam memberikan layanan publik,

• Meningkatkan penyediaan informasi yang relevan dan handal bagi para pemimpin lembaga pemerintahan dalam mengambil keputusan dalam menjalankan layanan publik,

• Meningkatkan peranan TIK dalam pencapaian tujuan lembaga pemerintaha dengan efektif, baik itu untuk terkait dengan kebutuhan internal lembaga tersebut, maupun dengan layanan publik yang diberikan oleh lembaga tersebut,

• Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya TIK serta efisiensi secara organisasional dan prosedural di lembaga pemerintahan.

• Standar Audit Sistem Informasi – Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia (IASII) (www.iasii.or.id)

• Standard for Information System Auditing – Information System Audit and Control Association (ISACA) (www.isaca.org)

• Materi Pelatihan “Information Technology Audit” – Audittindo Education (www.audittindo.co.id)

• Information Technology Control and Audit 2nd Edition – Ron Weber, Prentice Hall, 2000

• IT Audit Curriculum – Internation Organization of Supreme Audit Institution (INTOSAI) Standing Committee on IT Audit (www.intosaiitaudit.org)

• COBIT version 4.1 – Information Technology Governance Institute (ITGI) (www.itgi.org)

Definisi Audit Sistem Informasi

Salah satu cara dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas adalah dengan melakukan audit atas sumber daya dan solusi TIK yang kita miliki, atau yang lazim disebut Audit Sistem Informasi. Definisi Audit Sistem Informasisendiri adalah :

Suatu proses pengumpulan dan pengevalusian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten untuk mengetahui apakah suatu sistem informasi dan sumber daya terkait, secara memadai telah dapat  :

yang dapat memberikan dampak kepada pengendalian intern yang mampu memberikan keyakinan yang memadai akan tercapainya tujuan bisnis, operasional dan kendali, serta berbagai kejadian yang tidak diinginkan dapat dicegah, dideteksi dan dikoreksi dengan tepat waktu.

Dengan kata lain, tujuan dari suatu audit sistem informasi adalah untuk mengetahui apakah pengendalian TIK telah dapat memberikan jaminan bahwa tujuan atau manfaat dari TIK telah dapat dicapai serta risiko yang terkait dengan pemanfaatan TIK telah dapat dikendalikan. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan-undangan merupakan salah satu tujuan dan risiko yang harus dikendalikan.

Proses Audit Sistem Informasi

Seluruh tahapan audit sistem informasi serta persyaratan independensi dan kompetensi auditor sistem informasi diatur oleh suatu Standar Audit. Untuk di Indonesia dapat digunakan Standar Audit Sistem Informasi (SASI) dari Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia (IASII), sedangkan secara internasional umumnya menggunakan          Standards for Information Systems Auditing dariInformation System Audit and Control Association (ISACA).

Kita sering salah mengartikan antara standar audit dengan kriteria audit. Standar audit hanya mengatur auditor dan audit, sedangkan kriteria audit adalah sesuatu yang akan dijadikan dasar kesimpulan hasil audit, misalnya peraturan yang berlaku, kebijakan dan prosedur internal organisasi, atau standar dan praktik-praktik internasional di bidang TIK seperti COBIT, ITIL, ISMS, dan lain sebagainya.

Proses audit sistem informasi yang berbasis risiko serta sesuai dengan standar audit dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut :

Gambar Proses Audit Sistem Informasi

Pada tahap survei pendahuluan auditor akan berusaha untuk memperoleh gambaran umum dari lingkungan TIK yang akan diaudit. Kemudian dilanjutkan dengan pemahaman yang lebih mendalam dari seluruh sumber daya TIK – infrastruktur, aplikasi, informasi, personil – yang termasuk ke dalam lingkup audit, serta pemahaman atas sistem pengendalian intern TIK yang ada seperti struktur organisasi, kebijakan, prosedur, standar, parameter, dan alat bantu kendali lainnya.

Selanjutnya auditor akan melakukan analisis risiko pendahuluan untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin timbul di lingkungan TIK yang diaudit serta kelayakan rancangan pengendalian intern TIK yang telah ada. Jika rancangan pengendalian intern TIK dipandang memadai maka auditor selanjutnya akan melakukan pengujian dari pelaksanaan kendali-kendali tersebut, namun jika dipandang tidak layak maka auditor akan langsung melakukan pengujian terinci terhadap risiko TIK secara mendalam (dengan jumlah sampel yang cukup besar).

Setelah melakukan pengujian pengendalian intern TIK dan auditor telah memperoleh bukti yang memadai bahwa pengendalian intern TIK telah dilaksanakan sesuai rancangannya maka selanjutnya auditor akan melakukan pengujian terinci atas risiko TIK secara terbatas (dengan jumlah sampel yang terbatas). Namun jika hasil pengujian pengendalian intern TIK menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian intern TIK tidak sesuai dengan rancangannya maka auditor akan melakukan pengujian terinci risiko TIK secara mendalam.

Bukti-bukti yang diperoleh auditor dari hasil analisis risiko dan rancangan kendali serta pengujian pengendalian intern TIK dan pengujian terinci risiko TIK selanjutnya akan digunakan oleh auditor untuk menyusun laporan audit sistem informasi yang memuat kesimpulan audit beserta tanggapan dari pihak yang diaudit atas rekomendasi yang disampaikan oleh auditor dalam rangka peningkatan pengendalian intern TIK.

Lingkup dan Tujuan Audit Sistem Informasi

Audit sistem informasi pada umumnya difokuskan kepada seluruh sumber daya TIK yang ada, yaitu :

Para auditor sistem informasi selama ini umumnya membagi dan mengujipengendalian intern TIK ke dalam dua kelompok besar, yaitu :

Tujuan dari pelaksanaan audit sistem informasi sebaiknya dikelompokkan ke dalam dua aspek utama dari ketatakelolaan TIK, yaitu :

Conformance (Kesesuaian) – Pada kelompok tujuan ini audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian, khususnya apakah suatu sistem informasi telah dapat memberikan jaminan yang memadai mengenai :

Performance (Kinerja) – Pada kelompok tujuan ini audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja, khususnya apakah suatu sistem informasi telah dapat memberikan jaminan yang memadai mengenai :

Umumnya audit sistem informasi akan dilakukan dengan tujuan evaluasi atas aspek conformance terlebih dahulu, baru dilanjutkan audit dengan dengan tujuan evaluasi atas aspek performance.

Auditor sistem informasi akan melihat bahwa jika sistem informasi tidak dapat menjaga kerahasiaan, integritas, ketersediaan serta kepatuhan, maka tidak mungkin sistem informasi dapat dievaluasi efektifitasnya, dan hanya jika sistem telah dapat dikatakan efektif dan handal barulah efisiensi sistem dapat dievaluasi. Dengan kata lain, suatu sistem informasi seharusnya dapat mengendalikan aspekconformance terlebih dahulu untuk kemudian dapat meningkatkan aspekperformance.

Untuk lebih praktisnya, berikut ini adalah beberapa tujuan audit sistem informasi yang pernah dilakukan, antara lain :

Kualifikasi Auditor Sistem Informasi

Untuk dapat menjadi auditor sistem informasi disyaratkan suatu kompetensi yang cukup kompleks, dimana di dalam satu tim audit sistem informasi sebaiknya memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang :

Tim audit sistem informasi umumnya dilengkapi dengan tenaga ahli untuk bidang-bidang tertentu yang sangat khusus, termasuk tenaga ahli yang memahami tentang karakteristik serta kekhususan yang ada pada bidang bisnis atau kegiatan yang diaudit.

Umum kualifikasi auditor sistem informasi dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu :

Manajemen TIK di Lembaga Pemerintahan

Manajemen TIK bukanlah suatu hal yang mudah, bahkan dapat dikatakan manajemen TIK merupakan salah satu hal yang paling rumit dan kompleks dalam manajemen suatu organisasi, terlebih lagi di lembaga pemerintahan.

Para pimpinan lembaga pemerintahan pertama-tama harus memenuhi tujuan pengendalian intern TIK dari aspek conformance, dimana manajemen TIK di lembaga pemerintahan harus dapat memberikan jaminan bahwa manajemen TIK telah memenuhi berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan prosedur yang ada. Disamping itu pimpinan lembaga pemerintahan harus merancang dan melaksanakan pengendalian intern TIK yang memadai untuk dapat menjamin terjaganya kerahasiaan, integritas dan ketersediaan layanan TIK yang dikelolanya.

Selanjutnya pimpinan lembaga pemerintahan harus dapat memberikan jaminan bahwa TIK yang dikembangkan lembaganya telah dapat membantu pencapaian tujuan lembaganya secara efektif, khususnya terkait dengan hasil (output) dari pengembangan TIK dan manfaat (outcome) dari implementasi TIK. Aspek efektifitas TIK di lembaga pemerintahan tentunya tidak hanya dilihat dari hasilnya secara internal lembaga tersebut, namun juga dilihat dari secara lebih luas, yaitu manfaatnya kepada layanan publik yang diberikan oleh lembaga pemerintah tersebut kepada masyarakat.

Aspek efisiensi TIK rasanya cukup sensitif bagi para pimpinan lembaga pemerintahan, dimana seringkali hal-hal mengenai inefisiensi TIK disalahartikan oleh publik sebagai “korupsi” karena dianggap “berpotensi merugikan negara”. Padahal pengelolaan efisiensi yang dimaksud disini dalam pengendalian intern TIK sangatlah jauh dari definisi dan aktifitas korupsi.

Dalam melakukan evaluasi untuk menilai apakah penggunaan TIK di suatu lembaga pemerintah sudah cukup efisien atau belum, maka pimpinan lembaga pemerintah sebenarnya berupaya untuk mencari solusi-solusi alternatif yang dapat meningkatkan efisiensi TIK, misalnya dengan mengganti perangkat keras yang sudah usang dan lambat, mengganti personil yang lebih kompeten, atau bahkan mengubah proses kerja dari lembaganya agar dapat lebih mengoptimalkan TIK yang sudah ada.

Satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwa ketatakelolaan TIK di lembaga pemerintahan, bahkan di organisasi mana pun, merupakan tanggungjawab dari para pimpinan lembaga tersebut secara kolektif, dan bukan menjadi tanggungjawab unit kerja TIK sendiri, diaman peranan terbesar justru berada di tangan pemilik sistem, yang tidak lain adalah pemilik proses bisnis atau kegiatan lembaga tersebut, yaitu para pimpinan lembaga tersebut. Dengan kondisi saat ini dimana unit kerja TIK di lembaga pemerintahan berada pada lapisan atau tingkatan ke-3 bahkan ke-4 dari jajaran pimpinan lembaga pemerintahan, maka sangat sulit dan tidak masuk akal jika ketatakelolaan TIK di lembaga pemerintahan dijadikan tanggung jawab utama dari unit kerja TIK saja.

Peranan Audit Sistem Informasi di Lembaga Pemerintahan

Dengan pemahaman kita bahwa manajemen TIK di lembaga pemerintahan merupakan suatu hal rumit dan kompleks serta penting bagi layanan publik, maka sudah pasti semua pimpinan lembaga pemerintahan ingin mengetahui kondisi ketatakelolaan TIK yang selama ini telah dilaksanakan di lembaganya.

Disinilah peranan Audit Sistem Informasi di dalam suatu lembaga pemerintahan, yaitu untuk memberikan suatu hasil evaluasi yang independen mengenai kesesuaian dan kinerja dari TIK yang ada, apakah sudah dapat melindungi aset TIK, menjaga integritas dan ketersediaan sistem dan data, menyediakan informasi yang relevan dan handal, dan mencapai tujuan organisasi dengan efektif, serta menggunakan sumber daya TIK dengan efisien.

Para pemeriksa dari BPK, BPKP dan Bawasda serta kantor akuntan publik atau konsultan audit yang melakukan audit atas lembaga pemerintahan, diharapkan dapat memberikan suatu hasil evaluasi yang independen atas kesesuaian dan kinerja pengelolaan TIK di lembaga pemerintahan, serta memberikan berbagai rekomendasi yang dapat dengan signifikan meningkatkan ketatakelolaan TIK di lembaga tersebut.

Keterpurukan ketatakelolaan TIK di lembaga pemerintahan saat ini, yang seringkali hanyalah berupa belanja-belanja proyek TIK tanpa kejelasan kesesuaian dan kinerja yang diharapkan, tentunya tidak lepas dari kemampuan para pemeriksa dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terkait ketatakelolaan TIK serta komitmen dari para pimpinan lembaga dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Audit Sistem Informasi tidak dilaksanakan untuk mencari temuan atau kesalahan, namun untuk memberikan kesimpulan serta merekomendasikan perbaikan yang dapat dilakukan atas pengelolaan TIK.

Manfaat Audit Sistem Informasi di Lembaga Pemerintahan

Jika kita lihat kembali secara komprehensif berbagai hal yang terkait dengan Audit Sistem Informasi mulai dari definisi, tujuan, lingkup, dan proses audit serta kualifikasi auditornya, maka kita kini dapat memahami seberapa besar manfaat Audit Sistem Informasi di lembaga pemerintahan, khususnya bagi para pimpinan dan pegawai lembaga pemerintahan tersebut, dan tentunya bagi layanan publik sebagai pemanfaat akhir dari TIK di lembaga pemerintahan.

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa Audit Sistem Informasi di lembaga pemerintahaan akan dapat memberikan banyak manfaat, antara lain :

Dengan kata lain, Audit Sistem Informasi merupakan suatu komponen dan proses yang penting bagi lembaga pemerintahan dalam upayanya untuk memberikan jaminan yang memadai kepada publik atas pemanfaatan TIK yang telah dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan.

Penutup

Dengan semakin tingginya pemanfaatan TIK di lembaga pemerintahan, tentunya akan mengakibatkan semakin kompleks dan rumitnya manajemen TIK di lembaga pemerintahan, baik secara institusional maupun lintas sektoral. Hal ini tentunya akan mengakibatkan semakin meningkatnya pula kebutuhan dari para pimpinan lembaga pemerintahan akan proses dan hasil dari Audit Sistem Informasi.

Namun hal ini sebaiknya diikuti oleh penyediaan serta pengembangan tenaga-tenaga Auditor Sistem Informasi yang memiliki integritas yang tinggi serta tingkat dan kombinasi kompetensi yang memadai. Masih sedikit lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, yang menyediakan pendidikan dan pelatihan Audit Sistem Informasi.

Untuk itu besar harapan kita semua agar lembaga-lembaga pendidikan tinggi tidak hanya mencetak lulusan dengan kemampuan untuk mengelola TIK namun juga mencetak para auditor sistem informasi yang memiliki kehandalan dan integritas yang tinggi.

Referensi

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+

Share on LinkedIn

Subscribe to receive free email updates: